jum'at, 13 November 2009 , 12:53:00

BANDUNG, (PRLM),-Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung melakukan aksi terkait polemik kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, di pintu masuk Gedung Sate Jln. Diponegoro Kota Bandung, Jumat (13/11).

Dengan membawa poster-poster bernada kritikan terhadap pemerintah, mereka berorasi sembari duduk-duduk di depan gerbang di bawah penjagaan polisi. Selain berorasi, mereka meminta anggota dewan untuk menandatangani tuntutan yang mereka sampaikan.

Lima tuntutan yang disampaikan para aktivis tersebut antara lain, usut tuntas kasus Bank Century, tegakan pemberantasan korupsi, hentikan upaya kriminalisasi KPK dan gerakan sipil, hukum Anggodo dan makelar kasus yang telah merusak tatanan hukum dan nama baik Republik Indonesia, serta adili oknum-oknum penegak hukum yang telah membohongi dan melukai hati rakyat.

Aksi demo yang berjalan damai itu akhirnya bubar menjelang salat Jumat dan mereka menempelkan poster yang dibawanya di gerbang sebelum meninggalkan tempat aksi.(A-58/kur)***

um'at, 13 November 2009 , 12:53:00

BANDUNG, (PRLM),-Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung melakukan aksi terkait polemik kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, di pintu masuk Gedung Sate Jln. Diponegoro Kota Bandung, Jumat (13/11).

Dengan membawa poster-poster bernada kritikan terhadap pemerintah, mereka berorasi sembari duduk-duduk di depan gerbang di bawah penjagaan polisi. Selain berorasi, mereka meminta anggota dewan untuk menandatangani tuntutan yang mereka sampaikan.

Lima tuntutan yang disampaikan para aktivis tersebut antara lain, usut tuntas kasus Bank Century, tegakan pemberantasan korupsi, hentikan upaya kriminalisasi KPK dan gerakan sipil, hukum Anggodo dan makelar kasus yang telah merusak tatanan hukum dan nama baik Republik Indonesia, serta adili oknum-oknum penegak hukum yang telah membohongi dan melukai hati rakyat.

Aksi demo yang berjalan damai itu akhirnya bubar menjelang salat Jumat dan mereka menempelkan poster yang dibawanya di gerbang sebelum meninggalkan tempat aksi.(A-58/kur)***

um'at, 13 November 2009 , 12:53:00

BANDUNG, (PRLM),-Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung melakukan aksi terkait polemik kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, di pintu masuk Gedung Sate Jln. Diponegoro Kota Bandung, Jumat (13/11).

Dengan membawa poster-poster bernada kritikan terhadap pemerintah, mereka berorasi sembari duduk-duduk di depan gerbang di bawah penjagaan polisi. Selain berorasi, mereka meminta anggota dewan untuk menandatangani tuntutan yang mereka sampaikan.

Lima tuntutan yang disampaikan para aktivis tersebut antara lain, usut tuntas kasus Bank Century, tegakan pemberantasan korupsi, hentikan upaya kriminalisasi KPK dan gerakan sipil, hukum Anggodo dan makelar kasus yang telah merusak tatanan hukum dan nama baik Republik Indonesia, serta adili oknum-oknum penegak hukum yang telah membohongi dan melukai hati rakyat.

Aksi demo yang berjalan damai itu akhirnya bubar menjelang salat Jumat dan mereka menempelkan poster yang dibawanya di gerbang sebelum meninggalkan tempat aksi.(A-58/kur)***

um'at, 13 November 2009 , 12:53:00

BANDUNG, (PRLM),-Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung melakukan aksi terkait polemik kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, di pintu masuk Gedung Sate Jln. Diponegoro Kota Bandung, Jumat (13/11).

Dengan membawa poster-poster bernada kritikan terhadap pemerintah, mereka berorasi sembari duduk-duduk di depan gerbang di bawah penjagaan polisi. Selain berorasi, mereka meminta anggota dewan untuk menandatangani tuntutan yang mereka sampaikan.

Lima tuntutan yang disampaikan para aktivis tersebut antara lain, usut tuntas kasus Bank Century, tegakan pemberantasan korupsi, hentikan upaya kriminalisasi KPK dan gerakan sipil, hukum Anggodo dan makelar kasus yang telah merusak tatanan hukum dan nama baik Republik Indonesia, serta adili oknum-oknum penegak hukum yang telah membohongi dan melukai hati rakyat.

Aksi demo yang berjalan damai itu akhirnya bubar menjelang salat Jumat dan mereka menempelkan poster yang dibawanya di gerbang sebelum meninggalkan tempat aksi.(A-58/kur)***

MEMBACA GERAKAN MAHASISWA HARI INI DAN HARI ESOK*
(Kritik Terhadap Gerakan Mahasiswa 2000)
Bagian I
Oleh; Agus Riza Hisfani*

 Mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai bagian dunia telah mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia sendiri; katakanlah gerakan mahasiswa pada era 1960-an yang kemudian dikenal dengan sebutan “Gerakan Revolusi” yang berhasail melahirkan konspirasi ORBA (Orde Baru), pada 1998 mahasiswa tetap eksis serta menjadi pelopor gerakan rakyat Indonesia yang berhasil menurunkan “Soeharto” sang antek-antek ORBA (Orde Baru). Pada dekade diatas' mahasiswa benar-benar menjadi agent of change sekaligus menjadi agent of control. Sebagai agen perubahan disemua lini kemasyarakatan dari berbagai level tingkatan sosial serta menjadi control atas perubahan yang terjadi. Pada mahs ini bisa dikatakan mahasiswa benar-benar menjadi soko guru bagi setiap perubahan serta kontrol bagi perubahan itu sendiri.

 Bila kita tengok kembali sejarah pergerakan mahasiswa, akan kita temukan sebuah perjalanan panjang dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Dalam makalah ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama mengupas sejarah panjang gerakan mahasiwa, sedang bagian yang kedua, kita akan mengupas gerakan mahasiswa hari ini dan hari esok. Tidak berlebihan bila kita selalu mendahulukan kajian sejarah, yang kemudian dilanjutkan pada khritik gerakan mahasiswa masa kini. Karena hemat kami, gerakan hari ini yang menentukan adalah gerakan kemaren. Karenanya kami awali makalah ini dengan sejarah gerakan mahasiswa.
 
1908 Boedi Oetomo
 Tahun 1908 Boedi Oetomo, merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya. Pada konggres yang pertama di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 1908 menetapkan tujuan perkumpulan : Kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan.

 Dalam 5 tahun permulaan BU sebagai perkumpulan, tempat keinginan-keinginan bergerak maju dapat dikeluarkan, tempat kebaktian terhadap bangsa dinyatakan, mempunyai kedudukan monopoli dan oleh karena itu BU maju pesat, tercatat akhir tahun 1909 telah mempunyai 40 cabang dengan lk.10.000 anggota. Disamping itu, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, salah satunya Mohammad Hatta yang saat itu sedang belajar di Nederland Handelshogeschool di Rotterdam mendirikan Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging tahun 1922, disesuaikan dengan perkembangan dari pusat kegiatan diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik dengan jelas. Dan terakhir untuk lebih mempertegas identitas nasionalisme yang diperjuangkan, organisasi ini kembali berganti nama baru menjadi Perhimpunan Indonesia, tahun 1925.
 Berdirinya Indische Vereeninging dan organisasi-organisasi lain,seperti: Indische Partij yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar agama, Indische Sociaal Democratische Vereeninging (ISDV) yang berhaluan Marxisme, menambah jumlah haluan dan cita-cita terutama ke arah politik. Hal ini di satu sisi membantu perjuangan rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain sangat melemahkan BU karena banyak orang kemudian memandang BU terlalu lembek oleh karena hanya menuju "kemajuan yang selaras" dan terlalu sempit keanggotaannya (hanya untuk daerah yang berkebudayaan Jawa) meninggalkan BU. Oleh karena cita-cita dan pemandangan umum berubah ke arah politik, BU juga akhirnya terpaksa terjun ke lapangan politik.

 Kehadiran Boedi Oetomo,Indische Vereeninging, dll pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia : generasi 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme.

Gerakan mahasiswa 1928
 Pada pertengahan 1923, serombongan mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging (nantinya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia) kembali ke tanah air. Kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia, dan melihat situasi politik yang di hadapi, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club) yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Soetomo. Kedua, Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie-club) direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925.

 Diinspirasi oleh pembentukan Kelompok Studi Surabaya dan Bandung, menyusul kemudian Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), prototipe organisasi yang menghimpun seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan tahun 1926, Kelompok Studi St. Bellarmius yang menjadi wadah mahasiswa Katolik, Cristelijke Studenten Vereninging (CSV) bagi mahasiswa Kristen, dan Studenten Islam Studie-club (SIS) bagi mahasiswa Islam pada tahun 1930-an.



 Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI.

Gerakan mahasiswa 1945
 Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan.

Praktis, akibat kondisi yang vacuum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah, berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan bangsa.

Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok.

Gerakan mahasiswa 1966
 Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947. Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.



 Diantara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI lebih menonjol setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha mempengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI, terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Konggres V tahun 1961.
 Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni HMI,PMII,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan.

 Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, di antaranya Akbar Tanjung, Cosmas Batubara Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru. di masa ini ada salah satu tokoh yang sangat idealis,yang sampai sekarang menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa yang idealis setelah masanya,dia adalah seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati yang penting pandangan idealisnya tercurahkan untuk bangsa ini,dia adealah soe hok gie

Gerakan mahasiswa 1974
 Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru, seperti:
Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut.



 Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori Arif Budiman yang progaram utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi.

 Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pada 1970 pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK ini dapat dilihat merupakan reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Task Force UI sampai Komisi Empat.

 Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD.

 Muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka mendorang munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan. Dalam tahun 1972, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan,misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri.

 Protes terus berlanjut. Tahun 1972, dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakan isu "ganyang korupsi" sebagai salah satu tuntutan "Tritura Baru" disamping dua tuntutan lainnya Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.

Gerakan mahasiswa 1978
 Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagain kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes kecil tetap ada.

 Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional.

 Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia.

 Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional.

Gerakan mahasiswa Era NKK/BKK
 Setelah gerakan mahasiswa 1978, praktis tidak ada gerakan besar yang dilakukan mahasiswa selama beberapa tahun akibat diberlakukannya konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah secara paksa.
Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Dooed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim. Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK menteri P&K No.037/U/1979 kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

 Kebijakan BKK itu secara implisif sebenarnya melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengijinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Namun hal yang terpenting dari SK ini terutama pemberian wewenang kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang menurutnya sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahan, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.



 Dengan konsep NKK/BKK ini, maka peranan yang dimainkan organisasi intra dan ekstra kampus dalam melakukan kerjasama dan transaksi komunikasi politik menjadi lumpuh. Ditambah dengan munculnya UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka politik praktis semakin tidak diminati oleh mahasiswa, karena sebagian Ormas bahkan menjadi alat pemerintah atau golongan politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan generasi kampus yang apatis, sementara posisi rezim semakin kuat.

 Sebagai alternatif terhadap suasana birokratis dan apolitis wadah intra kampus, di awal-awal tahun 80-an muncul kelompok-kelompok studi yang dianggap mungkin tidak tersentuh kekuasaan refresif penguasa. Dalam perkembangannya eksistensi kelompok ini mulai digeser oleh kehadiran wadah-wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh subur pula sebagai alternatif gerakan mahasiswa. Jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah, yaitu dengan meleburkan diri dan aktif di Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI (himpunan mahasiswa islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok diskusi dan pers mahasiswa.

 Beberapa kasus lokal yang disuarakan LSM dan komite aksi mahasiswa antara lain: kasus tanah waduk Kedung Ombo, Kacapiring, korupsi di Bapindo, penghapusan perjudian melalui Porkas/TSSB/SDSB.

Gerakan mahasiswa 1990
 Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

 Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra, menamggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hiden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.

 Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara termasuk birokrasi kampus. Sehingga, tidaklah mengherankan bila akhirnya berdiri Dewan Mahasiswa di UGM tahun 1994 yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air sebagai landasan bagi pendirian model organisasi kemahasiswaan alternatif yang independen.



 Dengan dihidupkannya model-model kelembagaan yang lebih independen, meski tidak persis serupa dengan Dewan Mahasiswa yang pernah berjaya sebelumnya upaya perjuangan mahasiswa untuk membangun kemandirian melalui SMPT, menjadi awal kebangkitan kembali mahasiswa ditahun 1990-an. Gerakan yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987 - 1990 sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang.

Gerakan mahasiswa 1998
 Gerakan 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999.

20.10.2009 14:24:46 WIB

TERNYATA pelantikan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009-2014, disambut aksi juga di Palembang. Para mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Inidonesia (GMNI) Palembang menuntut SBY-Boediono membuktikan diri bukan sebagai penganut neoliberalisme.

Aksi seratusan mahasiswa yang tergabung GMNI Palembang, umumnya dari IAIN Raden Fatah Palembang dan Universitas PGRI Palembang, itu dimulai di kampus Universitas IAIN Raden Fatah Palembang, sekitar pukul 09.00, Selasa (20/10/2009). Mereka long march melalui Jalan Jenderal Sudirman dan Kapten A. Rivai, menuju ke kantor Gubernur Sumsel, kemudian melanjutkan ke kantor DPRD Palembang, Jalan POM IX Palembang.

Mereka membawa spanduk, pamflet, dan bendera GMNI. Spanduk yang berwarna dasar merah-biru itu bertuliskan, “Neoliberalisme: Minyak, gas, dan batubara, dijual murah ke luar negeri”.

Saat melakukan orasi di kantor Gubernur Sumsel, dua perwakilan GMNI Palembang, Eka Subakti (23) dan Prasutio(24) membacakan pernyataan sikapnya kepada Asisten Sekda Propinsi Sum-Sel Multi Sulaiman .

Menurut pengunjukrasa, dalam pernyataan sikap yang dibacakan itu, bahwa penyelesaian hukum kasus bank Century selama pemerintahan SBY sebelumnya berjalan mandek. Dan hal ini harus diselesaikan secepatnya, sebab negara dirugikan sebesar Rp6,7 triliun. Para pejabat yang terlibat dalam kasus itu harus dibersihkan, termasuk Boediono yang pernah menjadi orang nomor satu di Bank Indonesia.

Kasus Bank Century hanya mengenapi kegagalan pemerintahan SBY sebelumnya, seperti bidang ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya karena menerapkan neoliberalisme.

Selama lima tahun lalu, SBY sibuk mencari pinjaman dari negara-negara penjajah, berupa utang luar negeri yang kini jumlahnya mencapai 160.46 dolar AS hingga Agustus 2009. Kebijakan ini bukan hanya membebani APBN, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk penerapan neoliberalisme, privatisasi, liberalisasi perdagangan, deregulasi perbankan, dan sebagainya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata mereka, neoliberalisme menghasilkan pengangguran pekerja informal. Menurut organisasi pekerja seluruh Indonesia, sudah mencapai lebih dari 70% dari total rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, SBY-Boediono harus membuktikan mereka tidak mendukung paham neoliberalisme, sehingga mereka harus:

1. Tangkap, adili, dan sita harta para koruptor tanpa ada pilih kasih
2. Wujutkan program program kerakyatan, seperti pendidikan dan sekolah gratis yang layak bagi kaum miskin, serta peningkatan hasil pertanian.
3. Nasionalisasi perusahaan tambang asig dan kaji ulang MOU dengan perusahaan asing.

Aksi berakhir sekitar pukul 11.30.

Sebagai organisasi Gerakan Perjuangan, GMNI mempunyai Azas dan Doktrin Perjuangan, yang menjadi Landasan serta Penuntun Arah Perjuangan GMNI.

Azas dan Doktrin Perjuangan GMNI adalah:

1.PANCASILA
2.UNDANG-UNDANG DASAR 1945
3.MARHAENISME
4.PANCALOGI GMNI

I. PANCASILA
1.Ketuhanan Yang Maha Esa
2.Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3.Persatuan Indonesia
4.Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5.Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keterangan:
Agar dapat memahami Pancasila secara benar dan mendalam setiap anggota wajib membaca:

* "LAHIRNYA PANCASILA", Pidato Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945
* "PANCASILA DASAR NEGARA", Kuliah Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno di Istana Negara.
*"MEMBANGUN DUNIA BARU", Pidato Presiden Sukarno didepan sidang Majelis Umum PBB tahun 1960.

II. UNDANG UNDANG DASAR 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari Pembukaan UUD 1945, ada beberapa hal yang patut dipahami oleh setiap Anggota GMNI, antara lain:

1.Pokok perjuangan bangsa Indonesia adalah menghapuskan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2.Perjuangan tersebut sesungguhnya merubakan berkat dari Allah Yang Maha Kuasa.
3.Negara berfungsi sebagai:
>> Perumahan bangsa yang memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat dan seluruh wilayah Republik Indonesia.
>> Alat perjuangan untuk menuju terwujudnya cita-cita nasional yakni: Masyarakat adil dan makmur di tengah dunia yang tanpa penindasan.

III. MARHAENISME

>> KETUHANAN YANG MAHA ESA <<
>> SOSIO NASIONALISME <<
>> SOSIO DEMOKRASI <<
>> BERJUANG UNTUK RAKYAT <<
>> BERJUANG BERSAMA-SAMA RAKYAT <<

Klik untuk Lebih Jelas mengenai Marhaenisme

Pidato Bung Karno didepan Konferensi PARTINDO, Mataram 1933
TENTANG MARHAEN, MARHAENIS, MARHAENISME

1.Marhaenisme yaitu Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.

2.Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.

3.Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar oleh karena perkataan proletar sudah termaktub didalam perkataan Marhaen, dan oleh karena perkataan proletar itu bisa diartikan bahwa kaum tani dan kaum lain-lain kaum melarat tidak termaktub didalamnya.

4.Karena Partindo berkeyakinan bahwa didalam perjoangan, kaum melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka Partindo memakai perkataan Marhaen itu.

5.Di dalam perjuangan kaum Marhaen, maka Partindo berkeyakinan bahwa kaum Proletar mengambil bagian yang paling besar sekali.
6.Marhaenisme adalah Azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen.

7.Marhaenisme adalah pula Cara Perjoangan untuk mencapai susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya harus suatu cara perjoangan yang Revolusioner.

8.Jadi Marhaenisme adalah: cara Perjoangan dan Azas yang ditujukan terhadap hilangnya tiap-tiap Kapitalisme dan Imperialisme.

9.Marhaenisme adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang menjalankan Marhaenisme.

Pidato Bung Karno didepan Konferensi Besar GMNI, Kaliurang 1959
HILANGKAN STERILITEIT DALAM GERAKAN MAHASISWA

"Bagi saya Azas Marhaenisme adalah Azas yang paling cocok untuk Gerakan Rakyat Indonesia"
Rumusannya adalah:

1.Marhaenisme adalah Azas yang menghendaki susunan masyarakat yang dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen.

2.Marhaenisme cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum marhaen pada umumnya.

3.Marhaenisme adalah, dua azas dan cara perjuangan "tegelijk" menuju kepada hilangnya Kapitalisme, Imperialisme dan Kolonialisme.

Secara positif, maka Marhaenisme saya namakan juga SOSIO NASIONALISME dan SOSIO DEMOKRASI; karena Nasionalismenya Kaum Marhaen adalah Nasionalisme yang Sosial Bewust, dan karenanya Demokrasinya Kaum Marhaen adalah Demokrasi yang Sosial Bewust-pula.

Dan Siapakah yang saya namakan Kaum Marhaen itu ??
Yang saya namakan Kaum Marhaen itu adalah : Setiap Rakyat Indonesia yang melarat atau lebih tepat, yang dimelaratkan oleh Sistem Kapitalisme, Imperialisme, dan Kolonialisme.
Kaum Marhaen terdiri dari tiga unsur
Pertama: Unsur Kaum Proletar (Buruh)
Kedua : Unsur kaum tani melarat Indonesia
Ketiga : Kaum Melarat Indonesia yang lain-lain.

Dan Siapakah yang saya maksud dengan kaum Marhaenis ??
kaum Marhaenis adalah "setiap pejuang dan setiap patriot bangsa":
-. Yang mengorganisir berjuta-juta kaum Marhaen itu dan
-. Yang bersama-sama dengan tenaga massa Marhaen itu hendak menumbangkan Sistem kapitalisme, Imperialisme, dan Kolonialisme, dan
-. Yang bersama-sama dengan massa marhaen membangun negara dan masyarakat yang kuat, bahagia sentosa, adil dan makmur.
Pokoknya ialah, bahwa Marhaenis adalah setiap orang yang menjalankan Marhaenisme yang saya jelaskan tadi.
Cam-kan benar-benar !! Setiap kaum Marhaenis berjuang untuk kepentingan kaum Marhaen dan bersama-sama kaum Marhaen.

IV. PANCALOGI GMNI

Pertama:I D E O L O G I
Kedua:R E V O L U S I
Ketiga:O R G A N I S A S I
Keempat:S T U D I
Kelima:I N T E G R A S I

Penjelasan:
1.Kelima prinsip diatas harus menjadi jatidiri bagi perjuangan setiap anggota GMNI.

2.Ideologi artinya, perjuangan setiap anggota GMNI harus dilandaskan pada Ideologi yang menjadi Azas dan Doktrin Perjuangan GMNI, sebab ideologi merupakan acuan pokok dalam penentuan format dan pola operasional pergerakan.

3.Revolusi artinya, perjuangan setiap anggota GMNI harus berorientasi pada perombakan susunan masyarakat secara revolusioner. Revolusi bukan berarti pertumpahan darah, tetapi dalam pengertian pemikiran.

4.Organisasi artinya, perjuangan GMNI adalah perjuangan yang terorganisir, sesuai dengan azas dan doktrin perjuangan GMNI.

5.Studi artinya, sebagai organisasi mahasiswa, maka titik berat perjuangan GMNI adalah pada aspek studi. Amanat Penderitaan Rakyat harus dijadikan titik sentral dalam pendorong upaya studi ini.

6.Integrasi artinya, Perjuangan GMNI senantiasa tidak terlepas dari Perjuangan Rakyat Semesta. Setiap warga GMNI harus selalu berada ditengah-tengan Rakyat yang berjuang.

(end)

disarikan dari berbagai sumber
Paul-Jakarta, Didonk-Surabaya