20.10.2009 14:24:46 WIB
TERNYATA pelantikan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009-2014, disambut aksi juga di Palembang. Para mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Inidonesia (GMNI) Palembang menuntut SBY-Boediono membuktikan diri bukan sebagai penganut neoliberalisme.
Aksi seratusan mahasiswa yang tergabung GMNI Palembang, umumnya dari IAIN Raden Fatah Palembang dan Universitas PGRI Palembang, itu dimulai di kampus Universitas IAIN Raden Fatah Palembang, sekitar pukul 09.00, Selasa (20/10/2009). Mereka long march melalui Jalan Jenderal Sudirman dan Kapten A. Rivai, menuju ke kantor Gubernur Sumsel, kemudian melanjutkan ke kantor DPRD Palembang, Jalan POM IX Palembang.
Mereka membawa spanduk, pamflet, dan bendera GMNI. Spanduk yang berwarna dasar merah-biru itu bertuliskan, “Neoliberalisme: Minyak, gas, dan batubara, dijual murah ke luar negeri”.
Saat melakukan orasi di kantor Gubernur Sumsel, dua perwakilan GMNI Palembang, Eka Subakti (23) dan Prasutio(24) membacakan pernyataan sikapnya kepada Asisten Sekda Propinsi Sum-Sel Multi Sulaiman .
Menurut pengunjukrasa, dalam pernyataan sikap yang dibacakan itu, bahwa penyelesaian hukum kasus bank Century selama pemerintahan SBY sebelumnya berjalan mandek. Dan hal ini harus diselesaikan secepatnya, sebab negara dirugikan sebesar Rp6,7 triliun. Para pejabat yang terlibat dalam kasus itu harus dibersihkan, termasuk Boediono yang pernah menjadi orang nomor satu di Bank Indonesia.
Kasus Bank Century hanya mengenapi kegagalan pemerintahan SBY sebelumnya, seperti bidang ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya karena menerapkan neoliberalisme.
Selama lima tahun lalu, SBY sibuk mencari pinjaman dari negara-negara penjajah, berupa utang luar negeri yang kini jumlahnya mencapai 160.46 dolar AS hingga Agustus 2009. Kebijakan ini bukan hanya membebani APBN, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk penerapan neoliberalisme, privatisasi, liberalisasi perdagangan, deregulasi perbankan, dan sebagainya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata mereka, neoliberalisme menghasilkan pengangguran pekerja informal. Menurut organisasi pekerja seluruh Indonesia, sudah mencapai lebih dari 70% dari total rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, SBY-Boediono harus membuktikan mereka tidak mendukung paham neoliberalisme, sehingga mereka harus:
1. Tangkap, adili, dan sita harta para koruptor tanpa ada pilih kasih
2. Wujutkan program program kerakyatan, seperti pendidikan dan sekolah gratis yang layak bagi kaum miskin, serta peningkatan hasil pertanian.
3. Nasionalisasi perusahaan tambang asig dan kaji ulang MOU dengan perusahaan asing.
Aksi berakhir sekitar pukul 11.30.
Aksi seratusan mahasiswa yang tergabung GMNI Palembang, umumnya dari IAIN Raden Fatah Palembang dan Universitas PGRI Palembang, itu dimulai di kampus Universitas IAIN Raden Fatah Palembang, sekitar pukul 09.00, Selasa (20/10/2009). Mereka long march melalui Jalan Jenderal Sudirman dan Kapten A. Rivai, menuju ke kantor Gubernur Sumsel, kemudian melanjutkan ke kantor DPRD Palembang, Jalan POM IX Palembang.
Mereka membawa spanduk, pamflet, dan bendera GMNI. Spanduk yang berwarna dasar merah-biru itu bertuliskan, “Neoliberalisme: Minyak, gas, dan batubara, dijual murah ke luar negeri”.
Saat melakukan orasi di kantor Gubernur Sumsel, dua perwakilan GMNI Palembang, Eka Subakti (23) dan Prasutio(24) membacakan pernyataan sikapnya kepada Asisten Sekda Propinsi Sum-Sel Multi Sulaiman .
Menurut pengunjukrasa, dalam pernyataan sikap yang dibacakan itu, bahwa penyelesaian hukum kasus bank Century selama pemerintahan SBY sebelumnya berjalan mandek. Dan hal ini harus diselesaikan secepatnya, sebab negara dirugikan sebesar Rp6,7 triliun. Para pejabat yang terlibat dalam kasus itu harus dibersihkan, termasuk Boediono yang pernah menjadi orang nomor satu di Bank Indonesia.
Kasus Bank Century hanya mengenapi kegagalan pemerintahan SBY sebelumnya, seperti bidang ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya karena menerapkan neoliberalisme.
Selama lima tahun lalu, SBY sibuk mencari pinjaman dari negara-negara penjajah, berupa utang luar negeri yang kini jumlahnya mencapai 160.46 dolar AS hingga Agustus 2009. Kebijakan ini bukan hanya membebani APBN, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk penerapan neoliberalisme, privatisasi, liberalisasi perdagangan, deregulasi perbankan, dan sebagainya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata mereka, neoliberalisme menghasilkan pengangguran pekerja informal. Menurut organisasi pekerja seluruh Indonesia, sudah mencapai lebih dari 70% dari total rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, SBY-Boediono harus membuktikan mereka tidak mendukung paham neoliberalisme, sehingga mereka harus:
1. Tangkap, adili, dan sita harta para koruptor tanpa ada pilih kasih
2. Wujutkan program program kerakyatan, seperti pendidikan dan sekolah gratis yang layak bagi kaum miskin, serta peningkatan hasil pertanian.
3. Nasionalisasi perusahaan tambang asig dan kaji ulang MOU dengan perusahaan asing.
Aksi berakhir sekitar pukul 11.30.
1 komentar:
wah ne mantaap blognya..........
semangat terus GMNI........
kita pemuda mesti kritis, ciptakan negeri ini yang bebas koruptor.
owh ya seputar blogging heheheh
kalau bisa gambar cewek diheader itu ganti dengan logo atau bendera kebanggaan.
kayaknya itu tak mengenakkan mata yang memandang.
masak GMNI gt. ga' kan??
untuk mencarinya, cobala cari Url berikut pada edit HTML http://4.bp.blogspot.com/-Wrzqbi7n5K4/TozaF7AyH6I/AAAAAAAABb4/6RRJqIKK8eg/s000/fst-header.jpg kemudia edit pakai photosop atau corel..... masukkan kembali.
Insyaallah aman
Posting Komentar